SMSI dan ABPEDNAS Sepakat Kawal Program Jaga Desa dan Jaga MBG Melalui Kolaborasi Informasi dan Pengawasan Digital

JAKARTA, LENSAPESISIR.ID,– Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) sepakat memperkuat kerja sama dalam mendukung suksesnya program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) dan Jaga MBG (Jaksa Garda Makan Bergizi Gratis) melalui sistem pengawasan, publikasi, dan penyampaian informasi berbasis digital.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam audiensi pengurus pusat SMSI dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABPEDNAS di Kantor Pusat ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya No. 29, Jakarta Selatan, Selasa sore,  (20/5/2026). Dalam pertemuan itu, Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si.

Ketua Umum SMSI Firdaus menyampaikan, kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan pembangunan desa sekaligus mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi perhatian nasional.

Menurutnya, melalui jaringan media siber anggota SMSI yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, pihaknya siap membantu menyebarluaskan informasi positif, edukatif, dan berkelanjutan terkait pelaksanaan program Jaga Desa maupun Jaga MBG.

“SMSI siap mendukung publikasi dan penguatan informasi positif mengenai program Jaga Desa dan Jaga MBG agar masyarakat memahami manfaat program tersebut serta ikut mengawasi pelaksanaannya secara konstruktif,” ujar Firdaus.

Dalam kerja sama itu, ABPEDNAS juga akan mengoptimalkan aplikasi dan website organisasi sebagai sarana pelaporan masyarakat terkait pengaduan, temuan, maupun kendala di lapangan. Sistem digital tersebut diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan sekaligus mempercepat tindak lanjut penyelesaian persoalan tanpa menghambat jalannya program desa maupun MBG.

Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Dr. Reda Manthovani mengatakan, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

“Melalui sinergi ini, setiap pengaduan atau temuan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti secara cepat dan profesional. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan program berjalan baik demi kepentingan masyarakat,” ujar Prof. Reda yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel).

Ia menegaskan, program Jaga Desa dan Jaga MBG merupakan bentuk penguatan pengawasan partisipatif yang melibatkan unsur masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga terkait agar pembangunan desa dan program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menambahkan, kerja sama dengan SMSI diharapkan mampu membangun ekosistem informasi yang sehat dan produktif, khususnya dalam mendukung pembangunan desa dan program sosial pemerintah.

“Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa program MBG dan pembangunan desa terus dikawal bersama. Jika ada kendala atau temuan di lapangan, masyarakat bisa menyampaikan melalui sistem yang tersedia sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan cepat dan tepat,” kata Adhitya.

Menurutnya, keterlibatan media menjadi faktor penting dalam menciptakan transparansi sekaligus meningkatkan partisipasi publik terhadap pengawasan program pemerintah.

Audiensi kedua organisasi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti kerja sama secara konkret di tingkat pusat hingga daerah, termasuk melibatkan pengurus ABPEDNAS dan jaringan media anggota SMSI di seluruh Indonesia. (Red)

Pemerintah Pekon Way Suluh Salurkan BLT - DD Triwulan satu Kepada 8 KPM T.A 2026

Pesibar, LensaPesisir.ID,-Pemerintah Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat Lampung, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) triwulan Satu (1) di salurkan kepada 8 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Balai Pekon Setempat, Rabu 20 Mei 2026.

Peratin Pekon Way Suluh Alkhodri ," mengatakan BLT DD yang disalaurkan sebesar Rp; 600.000, Enam ratus ribu rupiah yang terhitung dari bulan Januari, Febuari, Maret,  Rp 200.000,- dua ratus ribu rupiah per bulan kepada 8 Keluarga Penerima Manfa'at (KPM) bantuan lansung tunai tersebut diserahkan peratin lansung kepada keluarga penerima manfaat. 

Peratin  menyampaikan, kepada penerima blt dd supaya bantuan tersebut dapat bermanfaat dengan sebaik baiknya, untuk keperluan kebutuhan masing masing upaya pemerintah membantu  perekonomian yang sedang terpuruk disaat ini agar dapat meringankan beban masyarakat  sehingga dapat membantu penerima walaupun nilainya uangnya tidak seberpa namun pemerintah pekon berupaya mensejahterakan masyarakatnya," jelasnya.

Peratin menambahkan penyaluran bantuan ini sebagai bentuk kepedulian  pemerintahan pusat melalui menteri desa kepada masyarakat desa yang dalam katagori kurang mampu (miskin) sehingga bantuan tersebut dapat mengurangi beban masyarakat yang tepat sasaran untuk mengentas kemiskinan ekstrem , "imbuhnya.

Masih kata peratin, pemerintah menyalurkan berbagai macam bantuan seperti bantuan sosial dari pemerintah pusat, baik bantuan pangan Non tunai maupun program keluarga harapan dan program lainya.

“Semoga realisasi blt dd ini dapat membantu  kebutuhan ekonomi masyarakat agar dapat mengurangi beban masyarakat ,” pungkasnya.

 Turut hadir dalam acara tersebut; Peratin pekon way suluh, camat krui selatan serta jajarannya Bhabinsa, baninkamtibmas, Ketua lhp, pld, pd, Aparatur pekon setempat dan keluarga penerima manfaat. 

 (Ns)

Resmi Nanang Astoni S.Kep Sebagi Ketua Pengurus Kabupaten Pringsewu Periode 2026 - 2030

Pringsewu,LENSAPESISIR.ID,-Pengurus Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesi (PBSI) Kabupaten Pringsewu gelar Musyawarah Kabupaten (Muskab). Hasilnya resmi menetapkan Ns. Nanang Astoni, S.Kep sebagai Ketua Pengurus Kabupaten PBSI Pringsewu periode 2026–2030.

Pada Muskab PBSI Kabupaten Pringsewu berlangsung di Sekretariat KONI Pringsewu, Minggu (17/5/2026). Pemilihan ketua berlangsung secara musyawarah mufakat dan mendapat dukungan penuh dari peserta yang hadir. 

Bahkan terlihat, suasana penuh semangat kebersamaan dan komitmen untuk memajukan olahraga bulutangkis di Kabupaten Pringsewu.

Agenda itu dihadiri oleh Bendahara KONI Kabupaten Pringsewu Iqbal Tawakal, S.Kom,  Pengurus PBSI Provinsi Lampung, Anugrah S. Pranadi, S.Pd, beserta jajaran pengurus dan perwakilan klub bulutangkis di Kabupaten Pringsewu. 

Kehadiran unsur KONI dan PBSI Provinsi menjadi bentuk dukungan terhadap kemajuan dan pembinaan olahraga bulutangkis di daerah.

Kesempatan itu itu Iqbal Tawakal Bendahara mewakili ketua KONI Kabupaten Pringsewu Ferdy Djaya Saputra menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Muskab PBSI Pringsewu tahun 2026 berjalan dengan baik dan kondusif. 

Dia berharap kepengurusan baru dapat membawa semangat baru dalam pembinaan atlet serta meningkatkan prestasi olahraga bulutangkis di Kabupaten Pringsewu. 

"Kami juga menekankan pentingnya sinergi antara PBSI, KONI, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder olahraga demi menciptakan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional," harap Iqbal.

 Sementara itu Pengurus PBSI Provinsi Lampung Anugrah S. Pranadi juga mengharapkan agar kepengurusan baru PBSI Pringsewu mampu menjalankan organisasi secara profesional, aktif melakukan pembinaan atlet usia dini, serta memperkuat koordinasi dengan PBSI Provinsi Lampung. 

"Saya mengajak seluruh pengurus dan klub untuk bersama-sama membangun prestasi bulutangkis yang lebih baik sehingga Kabupaten Pringsewu dapat melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu berprestasi di berbagai ajang kejuaraan,"pinta Anugrah S. Pranadi. 

Ketua terpilih Ns. Nanang Astoni, S.Kep menyampaikan komitmennya untuk membawa PBSI Pringsewu menjadi organisasi yang solid, profesional, dan berprestasi, serta fokus pada pembinaan atlet usia dini hingga peningkatan prestasi di tingkat provinsi maupun nasional.

Dia berjanji melalui Muskab ini, semoga PBSI Pringsewu kedepan akan lebih mampu dan semakitlet potensial. "Terpenting, kami akan selalu mempererat sinergi antar pengurus, klub dan seluruh insan olahraga bulutangkis di Kabupaten Pringsewu,"ucap Nanang Antoni. (Pri)

BUPATI DEDI IRAWAN AUDIENSI SPAM IKK, DORONG PERCEPATAN PROGRAM BNBA DAN SIAP BENTUK TIM REVIU RC SERTA DED BERSAMA BPBPK LAMPUNG DAN BBWS MESUJI SEKAMPUNG

PESISIR BARAT lensapesisir.id,— Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyusunan serta pemutakhiran data By Name By Address (BNBA) dalam rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Krui. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Lampung, Selasa (12/05/2026).

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Ir. Armand Achyuni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Mesrawan, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Amrul Haq, SE., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, M. Belly Oscar, SH., MH.

Audiensi juga dihadiri perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melalui Kepala Bidang PJPA Mesuji Sekampung, Surendro Andi Wibowo, Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum Kabupaten Pesisir Barat, Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Lampung, Achmad Irwan Kusuma, ST., MT., serta jajaran Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Lampung.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Dedi Irawan menegaskan pentingnya akurasi data BNBA sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Menurutnya, pemutakhiran data harus dilakukan secara cermat agar setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen mendukung seluruh proses penyusunan dan verifikasi data BNBA sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan menyiapkan Nota Kesepahaman (MoU) terkait BNBA sekaligus membentuk Surat Keputusan (SK) Tim guna melakukan reviu terhadap Review Concept (RC) dan Detail Engineering Design (DED) bersama BPBPK Lampung dan BBWS Mesuji Sekampung.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah, BPBPK Lampung, dan BBWS Mesuji Sekampung guna memastikan seluruh proses perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, serta didukung data yang akurat dan terverifikasi.

Pemerintah Daerah menilai pembentukan tim reviu sangat penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat proses administrasi, serta menyempurnakan dokumen perencanaan teknis yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan program di lapangan.

Selain itu, peninjauan kembali terhadap RC dan DED direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2027, sehingga seluruh proses persiapan dapat dilakukan secara matang, terukur, dan komprehensif sejak dini.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap kolaborasi bersama BPBPK Lampung dan BBWS Mesuji Sekampung dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat.

Dengan langkah strategis tersebut, Pemerintah Daerah kembali menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat.

(Red)

Rakerda SMSI Lampung Fokus Penguatan Organisasi dan Standarisasi Media Siber

Bandar Lampung, LENSAPESISIR.ID,— Sekretariat Bersama (Sekber) organisasi media siber di Provinsi Lampung terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Salah satu langkah yang disiapkan yakni peluncuran portal pengaduan bertajuk “Lapor Sekber” sebagai sarana masyarakat menyampaikan laporan terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut diungkap Ketua Harian SMSI Lampung, Fajar Arifin, dalam kegiatan sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana” yang digelar Sekber SMSI, JMSI dan AMSI di Hotel Radisson, Bandarlampung, Senin (11/5/2026).

Ya, dalam Sarasehan yang dimoderatori oleh Fajar Arifin itu merupakan tindak lanjut deklarasi Sekber yang sebelumnya dilaksanakan pada 1 Mei 2026 di sekretariat bersama di Jalan Sultan Agung Nomor 40, Bandarlampung.

Fajar Arifin menjelaskan, portal “Lapor Sekber” saat ini masih dalam tahap finalisasi. Nantinya, masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari indikasi keracunan makanan hingga praktik-praktik ilegal lainnya.

“Sekber tengah memfinalisasi portal pengaduan bernama Lapor Sekber sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait hal apa pun, termasuk soal MBG,” ujarnya.

Selain melalui portal daring, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan hotline 24 jam di nomor 0811-7900-1001.

Fajar menyatakan bahwa Sekber akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ikut mengawasi penggunaan anggaran negara.

“Kami berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Ini penting agar masyarakat merasa aman dalam ikut mengawasi program pemerintah supaya berjalan jujur dan tepat sasaran,” tandasnya.

Untuk diketahui, Sarasehan menghadirkan Keynote speaker yakni Asisten Intelijen Kodam XXI / Radin Inten Kolonel Inf Erwin Agung T Wiyono, Kadiskomknfotiksan Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kasatgas MBG Provinsi Lampung Saipul juga Kasubbid Penmas Polda Lampung Kompol Andri Yulianto. 

Kepala Bapenda Lampung yang juga menjadi Kepala Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, memaparkan perkembangan program MBG di Provinsi Lampung.

Ia menyebut Lampung menjadi daerah dengan capaian pembentukan dapur MBG tertinggi secara nasional.

Menurut Saipul, saat ini terdapat lebih dari 1.150 dapur MBG yang telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 2,3 juta orang. Capaian tersebut disebut merupakan hasil percepatan pelaksanaan sejak awal 2025 atas arahan Gubernur Lampung.

Meski demikian, ia mengakui masih ditemukan sejumlah persoalan di lapangan, terutama terkait distribusi makanan yang tidak sesuai standar operasional prosedur.

Beberapa kasus keracunan, kata dia, dipicu keterlambatan distribusi makanan maupun proses pengolahan yang tidak memenuhi ketentuan.

Sementara itu, Asintel Kodam XXI/Radin Inten Kolonel Inf Erwin Agung T Wiyono mengatakan TNI turut mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program MBG dan pembangunan jembatan di daerah.

Ia menyebut Lampung menjadi salah satu daerah dengan progres pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tercepat di luar Pulau Jawa. 

Selain itu, TNI juga mendapat target pembangunan 30 jembatan perintis guna memperkuat konektivitas wilayah.

Dari unsur kepolisian, Polda Lampung menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan demi mendukung pembangunan daerah.

Kasubbid PID Bidang Humas Polda Lampung Kompol Andri Yulianto mengatakan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi hanya dapat berjalan optimal apabila kondisi keamanan tetap terjaga kondusif.

Selain keynote speaker, lima puluhan undangan lintas sektoral dari organisasi kepemudaan, organisasi profesi, akademisi, juga aktivis hadir duduk melingkar. 

Suasana forum berlangsung hangat dengan koordinasi intensif antara Ketua SMSI Lampung Donny Irawan, Ketua JMSI Lampung A. Novriwan,juga Ketua AMSI Lampung Hendri std. 

Ketua DPD AWPI Lampung Barusman mengapresiasi tinggi sarasehan yang digelar Koalisi 3 organisasi pemilik media di Lampung ini. 

"Semoga gebrakan demi gebrakan akan dilakukan Skber ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk Lampung yang lebih baik," ucapnya. (Red)

Di Tengah Kebutuhan Masyarakat, Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Pesisir Barat Rp4,4 Miliar Dipertanyakan

Pesisir Barat, LENSAPESISIR.ID– Kebijakan penghematan anggaran yang digaungkan pemerintah pusat tampaknya belum sepenuhnya sejalan dengan praktik di daerah. Di tengah pengetatan belanja negara, DPRD Pesisir Barat justru disorot atas dugaan alokasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang mencapai lebih dari Rp4,4 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan efisiensi tersebut bukan tanpa dasar. Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 secara tegas mengarahkan seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk menahan laju belanja yang tidak prioritas. Perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan studi banding masuk dalam daftar yang harus dipangkas.

Bahkan, arahan Presiden tidak setengah hati: belanja perjalanan dinas diminta dipotong hingga 50 persen sebagai bagian dari strategi efisiensi nasional. Pembatasan juga diperketat, termasuk perjalanan ke luar negeri yang kini hanya diperbolehkan dalam kondisi mendesak dan relevan dengan kepentingan strategis.

Namun, di tengah pengetatan tersebut, muncul informasi bahwa sejumlah anggota DPRD Pesisir Barat diduga tetap merencanakan kegiatan perjalanan dinas dengan nilai fantastis, menembus Rp4,4 miliar lebih. Angka ini memicu pertanyaan publik terkait urgensi dan relevansi kegiatan tersebut.

Upaya konfirmasi kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pesisir Barat belum membuahkan hasil. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp pada Selasa (5/5/2026) belum mendapatkan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. Tidak adanya klarifikasi resmi semakin memperbesar tanda tanya di tengah masyarakat.

Situasi ini memperkuat sorotan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan agenda efisiensi. Di saat masyarakat masih menghadapi berbagai kebutuhan mendesak, penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk perjalanan dinas dinilai perlu dijelaskan secara terbuka.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari DPRD Pesisir Barat. Transparansi menjadi hal yang dinanti publik agar dugaan ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.(red)

Yosan Perdana Ketua SMSI Pesisir Barat Soroti Dugaan Dana Hibah Pilih Kasih Pada Organisasi Pers

Pesisir Barat, LESAPESISIR.ID,– Minimnya alokasi anggaran untuk sektor media di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Barat menuai sorotan tajam. Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pesisir Barat, Ananda Yosan Perdana, angkat bicara dan menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap keberlangsungan dunia pers lokal.

Menurut Ananda, kondisi iklim pers di Pesisir Barat saat ini tidak dalam situasi yang kondusif. Ia menyoroti adanya dugaan perlakuan tidak adil dalam penyaluran dukungan pemerintah daerah kepada organisasi media, khususnya terkait hibah dan kerja sama publikasi.

“Indikasinya terlihat dari adanya pemilahan dalam pemberian hibah. Ada organisasi media yang rutin mendapat dukungan, sementara yang lain seolah tidak diberi ruang yang sama,” tegasnya.

Kondisi tersebut dinilai memicu ketimpangan di kalangan insan pers. Sejumlah media merasa tersisih, sementara sebagian lainnya mendapatkan akses yang lebih besar terhadap anggaran pemerintah. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan serta merusak ekosistem pers yang sehat di daerah.

Di sisi lain, pemerintah daerah kerap berdalih bahwa keterbatasan anggaran disebabkan oleh kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya alokasi anggaran yang cukup besar untuk pos lain.

Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran perjalanan dinas dalam kota, luar daerah, dan dalam daerah mencapai sekitar Rp750 juta. Selain itu, belanja makan dan minum juga tergolong tinggi, seperti jamuan tamu rumah dinas kepala daerah sebesar Rp360 juta, open house Rp75 juta, rumah dinas wakil kepala daerah Rp240 juta, serta jamuan tamu Sekretariat Daerah mencapai Rp300 juta.

Jika dibandingkan, anggaran tersebut jauh lebih besar dibandingkan alokasi untuk publikasi media di Diskominfo Pesisir Barat yang hanya berkisar Rp360,5 juta.

“Ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa anggaran untuk perjalanan dinas dan jamuan jauh lebih besar, sementara media yang berperan sebagai pilar demokrasi justru minim perhatian?” ujar Ketua SMSI.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa jumlah media yang terverifikasi dalam kerja sama publikasi periode 2026–2030 di Kabupaten Pesisir Barat mencapai ratusan. Rinciannya meliputi 179 media siber online, 84 surat kabar harian, 45 mingguan, 65 video streaming, 9 televisi, dan 52 bahan bacaan koran, dengan total sekitar 434 media massa.

Dengan total anggaran publikasi sekitar Rp360,5 juta per tahun, jika dibagi rata, maka setiap media hanya akan menerima sekitar Rp830 ribu per tahun. Angka tersebut dinilai sangat tidak realistis untuk menunjang operasional media.

“Dengan angka seperti itu, bagaimana media bisa bertahan? Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum serius memperhatikan nasib pekerja pers di Pesisir Barat,” kritiknya.

Tak hanya itu, alokasi hibah untuk organisasi pers juga dinilai sangat minim. Dari total sekitar 10 organisasi pers yang ada di Pesisir Barat, hanya dua organisasi yang menerima hibah dengan total anggaran Rp35 juta.

Yosan juga menambahkan bahwa angka belanja perjalanan dinas tersebut belum mencakup anggaran perjalanan dinas di berbagai instansi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Jika seluruhnya diakumulasikan, nilainya diperkirakan jauh lebih besar dan semakin memperkuat ketimpangan antara prioritas belanja pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat, termasuk sektor media.

Situasi ini semakin memperkuat anggapan adanya ketimpangan dan kurangnya transparansi dalam distribusi anggaran bagi insan pers.

Ananda Yosan Perdana pun mendesak pemerintah daerah untuk lebih adil dan terbuka dalam mengalokasikan anggaran, khususnya bagi media yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, melakukan kontrol sosial, dan menjaga demokrasi.

“Pers adalah mitra strategis pemerintah. Jika tidak diperhatikan, bukan hanya media yang terdampak, tapi juga kualitas informasi yang diterima masyarakat,” pungkasnya. (red)