Dewan Pers Tegaskan Tidak Ada Kewajiban Pendaftaran Perusahaan Media

LENSAPESISIR.ID - Dewan Pers menegaskan bahwa perusahaan pers tidak diwajibkan untuk mendaftar atau mengikuti verifikasi di Dewan Pers. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menekankan kebebasan pers dan peningkatan kehidupan pers nasional.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 05/SK-DP/III/2006 tentang Penguatan Peran Dewan Pers, lembaga ini hanya bertugas mengembangkan serta menjaga kemerdekaan pers tanpa kewenangan memaksa perusahaan media untuk terdaftar atau terverifikasi. Kejelasan ini kembali ditegaskan melalui Siaran Pers Nomor 07/SP/DP/II/2023 yang menyatakan bahwa pendaftaran berbeda dengan pendataan perusahaan pers.

Lima Poin Penting dari Dewan Pers Dalam klarifikasinya, Dewan Pers menegaskan lima poin utama terkait pendataan perusahaan media:

1. Tidak Ada Kewajiban Pendaftaran. 

UU Pers tidak mengatur kewajiban pendaftaran bagi perusahaan media. 

Setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk Dewan Pers.

2. Pendataan Bukan Pendaftaran Sesuai Pasal 15 Ayat (2) huruf g UU Pers, Dewan Pers hanya bertugas mendata, bukan mendaftarkan perusahaan media. Tujuan pendataan ini adalah untuk menjaga kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas industri media.

3. Pendataan Bersifat Sukarela Pers Proses pendataan bersifat pasif dan mandiri, di mana perusahaan media dapat secara sukarela mengajukan verifikasi ke Dewan Pers. Lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk memaksa perusahaan pers mengikuti verifikasi.

4. Tujuan Pendataan. Pendataan bertujuan untuk memastikan perusahaan media kredibel, profesional, mandiri, serta mampu menjaga kesejahteraan wartawannya. 

5. Menjaga Profesionalisme Pers. Dewan Pers menekankan bahwa perusahaan pers yang tidak profesional, misalnya tidak memberikan kesejahteraan yang layak bagi wartawan atau mengandalkan pendapatan iklan yang diperoleh wartawan secara mandiri, dapat mempengaruhi kualitas jurnalistik yang dihasilkan.

Pandangan Ketua Wakomindo Menanggapi hal ini, Ketua Wartawan Kompetensi Indonesia (Wakomindo), Dedik, mengapresiasi langkah Dewan Pers yang menegaskan bahwa tidak ada kewajiban pendataan bagi perusahaan media.

“Selama ini, media yang tidak terverifikasi sering dijadikan senjata oleh pihak tertentu untuk melemahkan kredibilitas mereka. Dengan pernyataan ini, anggapan bahwa tulisan wartawan dari media yang belum terverifikasi bukan karya jurnalistik telah terbantahkan,” ujar Dedik, Selasa (28/2) di Surabaya.

Dedik, yang juga Ketua Umum Sindikat Wartawan Indonesia (SWI) dan memiliki sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), menilai bahwa Dewan Pers mulai menjalankan tugasnya dengan lebih baik sesuai Undang-Undang Pers.

“Dulu kita sering mengkritik kebijakan Dewan Pers yang tidak sesuai dengan UU Pers. Namun, kali ini kita apresiasi sikap mereka yang menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi media untuk ikut pendataan,” tutupnya.

Dengan penegasan ini, Dewan Pers meneguhkan perannya sebagai fasilitator dalam ekosistem pers nasional tanpa membatasi kebebasan perusahaan media yang sah secara hukum.

Informasi berita ini di lansir dari berita yang beredar di grup Whatsapp JWI Jajaran Wartawan Indonesia media online ( laskar media . com dan annanews. co . id ) dan sudah mendapatkan ijin dari yang bersangkutan untuk turut serta tayang dalam pemberitaan. (Red)

Kemendagri Gelar Rakor, Tuntaskan Permasalahan Beasiswa Mahasiswa Papua

Jakarta, lensapesisir.id,- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua terkait Pemberian Beasiswa Unggul Papua. Rapat ini diselenggarakan di Ruang Sidang Utama (RSU), Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).

Rakor dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo. Rakor ini bertujuan antara lain mencari solusi permasalahan beasiswa Mahasiswa Papua (Siswa Unggul Papua) 

Wamendagri menyampaikan, bahwa "Rapat hari ini (merupakan) rapat terakhir. Tidak ada rapat-rapat lagi. Sudah banyak sekali rapat dilakukan. Rapat hari ini (diharapkan) tuntas. Setelah ini tinggal eksekusi."

Wamendagri dalam rapat tersebut memaparkan laporan sejumlah hasil pemeriksaan terkait keterlambatan pembayaran Program Beasiswa Unggul Papua Tahun 2022. 

Oleh karena itu, "Rakor ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari solusi berbagai permasalahan terkait dengan beasiswa mahasiswa Papua," sambungnya.

Senada dengan Wamendagri, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, "Pemerintah sangat serius mecari solusi dan melakukan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan beasiswa Papua."

"Sudah berkali-kali dilaksanakan rapat, dilakukan pertemuan, bahkan hampir setiap minggu dilaksanakan rapat," tambah Fatoni.

Fatoni menguraikan rapat-rapat yang telah digelar. Rapat dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenko Polhukam), dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).

Rapat juga digelar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Papua, dengan provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran dan dengan penyelenggara beasiswa.

Rapat koordinasi kali ini dihadiri Gubernur di Papua, seperti Pelaksa harian (Plh) Gubernur Papua, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Pj Gubernur Papua Barat Daya. Selain itu, hadir pula Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Pj Sekda Papua Tengah, Pj Sekda Papua Pegunungan, Pj Sekda Papua Barat Daya, dan Plh Sekda Papua.

Rapat juga dihadiri Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan wawasan kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden. Sejumlah pejabat dari Kemendagri hadir antara lain Wamendagri John Wempi Wetipo, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Pejabat terkait dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Kauangan Daerah, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) dan dari Sekretariat Jenderal Kemendagri.

"Alhamdulillah, rapat hari ini tuntas. Sudah disepakati pembayaran beasiswa Mahasiswa Papua dengan semua daerah yang ada di Papua, baik untuk tunggakan Tahun 2022 maupun untuk Tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya," pungkas Fatoni.

(Red)

Kondisi Perekonomian Indonesia Saat Ini Semakin Merosot Jadi Sorotan Publik

Jakarta, lensapesisir.id, /Kondisi Perekonomian Indonesia menjadi sorotan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan orasi politik yang digelar partai demokrat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/03/23).

Dihadapan ribuan kader dan simpatisan yang hadir, AHY menyampaikan pandangannya mengenai posisi Demokrat terhadap sejumlah isu. Salah satunya ialah manajemen perekonomian indonesia yang dijalankan oleh pemerintah saat ini secara buruk.

“Defisit anggaran coba ditutup dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat,” ungkap AHY disambut riuhan Kader Demokrat yang hadir.

AHY menyebut data Kementerian Keuangan yang menyebut utang pemerintah mencapai Rp7.733 triliun pada awal tahun 2023. Sedang hutang BUMN yang semakin membengkak hingga Rp 1.640 triliun

Menurutnya, dengan semakin besarnya hutang Pemerintah itu, keuangan fiskal negara semakin sempit. Pemerintah akhirnya kesulitan dan tantangan idak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional.

“Di sisi lain, utang-utang Pemerintah semakin memberatkan masyarakat karena sejatinya masyarakat lah yang membayar utang lewat pembayaran pajak,” sebut AHY.

AHY juga menyinggung polemik penundaan pemilu 2024 yang isunya sering digelontorkan pemerintahan saat ini. Menurutnya, penundaan pemilu melanggar konstitusi yang telah mengatur masa jabatan presiden selama 5 tahun untuk satu periode pemerintahan.

“Sebagaimana amanat konstitusi, pemerintahan era Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024 setelah lima tahun bekerja. Apa iya ada Plt (pelaksana tugas) Presiden? Apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI, serta ribuan Plt anggota DPRD?” pungkas Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Pidato dan Orasi Politik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono tersebut juga disaksikan bersama seluruh kader dan simpatisan se-Indonesia melalui giat nonton bareng Orasi Politik AHY yang disiarkan tunda dibeberapa stasiun televisi nasional.

Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Edy Irawan Arief, beserta jajaran DPD serta 81 anggota Fraksi se-Lampung turut hadir menyaksikan pidato politik AHY.

“Antusias para kader Demokrat Lampung menyaksikan pidato politik AHY menjadi suplemen semangat perjuangan kader dan simpatisan demokrat lampung,” ujar Edy Irawan Arief.

Pengurus partai disejumlah daerah Lampung turut menyaksikan pidato politik AHY melalui siaran televisi. “Kita ingin energi positif dan semangat bersama rakyat untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan bangsa, nyata menjadi harapan dan perjuangan bersama. Dengan nonton bersama pidato politik yang penuh semangat perubahan ini, tentu Demokrat Lampung ingin menjawab suara-suara rakyat Lampung kemana arah perjuangan partai demokrat,” tambah Edi Irawan Arief.

Demokrat Lampung menyambut baik dan suka cita atas arah politik partai dalam memperjuangkan perubahan dan perbaikan bangsa. 

(Red).

AHY Ajak Kader Dukung Anies Pimpin Perubahan dan Perbaikan

Jakarta, lensapesisir.id,- Meski diguyur gerimis hujan, ribuan massa kader, konsituen, dan simpatisan Partai Demokrat riuh ramai menyambut kedatangan bakal calon Presiden Anies Baswedan di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat (2/3) pagi. Terdengar jargon perubahan dan perbaikan terus diteriakkan dengan penuh semangat.

Dengan kemeja basah kuyup diguyur hujan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama kader Partai Demokrat menerima kehadiran Anies dengan hangat. “Di depan kita sudah hadir, calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Anies Baswedan,” ujar AHY memperkenalkan Anies kepada para kader dan simpatisan yang memadati halaman kantor DPP Demokrat.

“Mari kita dukung Bapak Anies Baswedan sehingga bisa memimpin perubahan dan perbaikan di negeri kita,” lanjutnya.

AHY menyampaikan bahwa Partai Demokrat ingin perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu, ia mengajak semua yang hadir untuk menyatukan semangat dan energi untuk bisa memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

Membalas sambutan AHY dan Partai Demokrat atas kehadirannya, Anies mengucapkan terima kasih atas semangat Demokrat yang bergolak luar biasa untuk menyongsong perubahan dan perbaikan.

“Hujan turun rintik-rintik, yang pasti semangat perjuangan kita makin membara,” tutur Anies kepada ribuan massa yang terus menyapa dan mengambil foto sambil hujan-hujanan.

Lebih lanjut, Anies mengajak para kader, simpatisan, dan konstituen Partai Demokrat untuk merapikan barisan dan solid dalam perjalanan memperjuangkan perubahan dan perbaikan ke depan.

“Kita akan memulai sebuah perjalanan panjang. Membutuhkan stamina, kesiapan, ketangguhan. Dan insya Allah, menyaksikan yang hadir di sini, kita optimis bisa melewati ini semua,” kata Anies menyampaikan.

Menutup sambutannya, Anies juga menyatakan siap berjalan bersama Demokrat untuk menyongsong kemenangan bersama.

“Mas AHY, kita siap bersama-sama,” tegasnya.

Anies Baswedan tiba di DPP Partai Demokrat pukul 10.00 WIB. Kunjungan Anies pagi ini salah satunya adalah bertemu dengan jajaran Majelis Tinggi Partai Demokrat pasca dirinya secara resmi diusung oleh Partai Demokrat pada 26 Januari 2023 yang lalu.

 (Red)

BUPATI PESIBAR HADIRI RAKOORNAS PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2023

Pesibar, lensapesisir.id,/Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang dalam hal ini diwakili langsung oleh Bupati Pesisir Barat, Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H, mengikuti sekaligus menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) Tahun 2023 yang diselengarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta Internasional Expo, Kamis 02 Maret 2023.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) Tahun 2023 dengan tema “Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana”. 

Penyelenggaraan Rakornas PB Tahun 2023 ialah sebagai sarana koordinasi antar BNPB dan BPBD beserta stakeholder terkait baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penyelenggaraan Rakornas PB tahun 2023 adalah :

1. Penguatan kolaborasi dan sinergitas lembaga PB dari level pusat hingga ke daerah.

2. Identifikasi hambatan, tantangan, dan evaluasi capaian program PB di Daerah hingga tahun 2023.

3. Internalisasi dan penyelarasan rencana program PB Nasional-Provinsi-Kabupaten/ Kota dan antar daerah tahun 2023 dan 2024.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan saat ini semua Negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.

“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, terkait tahapan prabencana, Presiden Jokowi menekankan sejumlah hal :

Pertama, yaitu sistem peringatan dini.

“Yang pertama, penting itu peringatan dini. Ini sering masih kita terlambat, peringatan dini,” ujarnya.

Kedua, memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus dilakukan jika terjadi bencana gempa bumi atau adanya potensi letusan gunung berapi.

“Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat itu jauh lebih penting. Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, ke mana akan berlindung,” kata Presiden.

Yang ketiga yang berkaitan dengan tata ruang dan konstruksi. 

Presiden meminta jajaran terkait terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk memperhatikan mengenai hal ini.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meminta agar jajaran terkait memperhatikan peta kerawanan bencana dalam memberikan izin pendirian bangunan.

“Kita tuh kan sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, kita tahu semuanya. Mestinya mulai diwajibkan agar masyarakat yang mendirikan bangunan itu konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi-konstruksi yang antigempa,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto beserta jajarannya.

(Red)

Kunjungan Surya Paloh ke Demokrat, AHY: Kami Ingin Kapal Koalisi Ini Berlayar dan Menang

Jakarta, Lensapesisir.id, - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, bersilaturahmi ke kantor DPP Partai Demokrat, Rabu 22 Febuari 2023. 

Kedatangan Surya Paloh di tengah guyuran hujan disambut hangat, dan dipayungi langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam konferensi pers bersama seusai makan siang, AHY memaparkan kesamaan pandangan Demokrat dan NasDem dalam menyikapi berbagai isu nasional, salah satunya terkait wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Demokrat dan Nasdem sepakat menolak upaya mengembalikan demokrasi yang sentralistik.

“Sejatinya, kita yang terus mengalami perubahan-perubahan sepanjang zaman telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, yang relevan, yang dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan sedinamis Indonesia ini. Kalau kita kembali lagi ke sistem proporsional tertutup, artinya kita set back, mundur sekian belas tahun ke belakang,” jelas AHY.

Terkait Koalisi Perubahan, AHY menegaskan, bahwa komunikasi Demokrat , Nasdem dan PKS makin baik dan intensif. Menurut AHY, ketiga parpol telah memiliki semangat yang sama untuk mendorong perubahan dan perbaikan demi masa depan Indonesia yang lebih baik ke depan.

AHY juga menegaskan bahwa sikap dan posisi politik Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres sebagaimana yang disampaikan pada tanggal 26 Januari 2023 lalu bukan hanya sekadar test the water. Sikap Demokrat telah melewati proses, konsultasi, komunikasi yang intensif di internal dan struktur Demokrat dari pusat hingga daerah.

“Kami sepakat bahwa untuk mengusung perubahan dan perbaikan, kita juga harus bisa memberikan ruang kepada Saudara Anies Baswedan untuk bisa menjadi calon presiden, atau bakal calon presiden yang juga diyakini bisa membawa atau merepresentasi gerakan perubahan,” jelas AHY.

“Yang jelas kami ingin kapal koalisi ini bisa berlayar, dan mudah-mudahan tidak hanya berlayar, tapi bisa menang. Memenangkan suara, hati dan pikiran masyarakat kita untuk perubahan menuju Indonesia lebih baik ke depan,” tutup AHY.

AHY juga menyampaikan kedekatan antara Partai Demokrat dan Surya Paloh yang sudah terjalin lama. Tepatnya, ketika Surya Paloh berjuang bersama SBY pada Pilpres 2004.

“Sebagai sahabat dan juga sebagai negarawan, beliau berdua  (SBY dan Surya Paloh) ingin terus meyakinkan bahwa regenerasi terjadi dengan baik, dan tentunya semua bertanggung jawab untuk menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik,” kata AHY.

(Red)

Realisasi APBD Tahun 2022 Meningkat Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Jakarta - lensapesisir.id / Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Entry Meeting Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung Tower BPK RI Jakarta, Kamis (9/2/2023). 

Mendagri menjelaskan, realisasi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2022 secara nasional rata-rata sebesar 97,51 persen atau Rp1.165,98 triliun. Jumlah ini meningkat 1,35 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 96,16 persen atau Rp1.123,73 triliun. Sedangkan realisasi belanja pada APBD 2022 secara nasional sebesar 88,20 persen atau Rp1.156,07 triliun, meningkat 2,04 persen dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 86,16 persen atau Rp1.098,29 triliun. 

Selain itu, informasi yang menggembirakan lainnya adalah realisasi APBD Tahun 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada realisasi pendapatan mengalami peningkatan 5,03 persen dan realisasi belanja ada peningkatan 5,51 persen. 

Sementara itu, pada kesempatan lain saat acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah di Lampung, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan bahwa meningkatnya realisasi APBD Tahun 2022 dibanding tahun-tahun sebelumnya berkat kerja keras, kerja sama, dan koordinasi yang baik dari semua pihak. 

"Monitoring, evaluasi, dan asistensi yang terus menerus dilakukan Kemendagri bersama dengan kementerian/lembaga lain menjadi kekuatan dalam mendorong percepatan realisasi APBD. Begitu juga rapat koordinasi yang digelar secara rutin di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota turut mempercepat realisasi APBD," ungkap Fatoni. 

Selain itu, faktor leadership juga turut berperan penting dalam meningkatkan realisasi APBD. “Berdasarkan hasil monev (monitoring dan evaluasi) kami, kepala daerah dan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ikut menentukan percepatan realisasi APBD. Kalau KDH (kepala daerah) dan kepala OPD-nya paham, kemudian rutin menggelar rapat dan melakukan monev, umumnya realisasi APBD-nya cukup bagus," terangnya. 

Lebih lanjut Fatoni menyampaikan data realisasi APBD akumulasi per provinsi dan akumulasi per kabupaten/kota. 

Realisasi APBD provinsi dari sisi pendapatan tahun 2022 secara nasional sebesar 99,16 persen atau Rp349,98 triliun. Realisasi pendapatan APBD provinsi tahun 2021 sebesar 99,52 persen atau Rp354,75 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 meningkat 3,34 persen dengan realisasi sebesar 95,82 persen atau Rp323,88 triliun. 

Sementara itu, realisasi pendapatan pada APBD kabupaten tahun 2022 sebesar 97 persen atau Rp665,48 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,15 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 94,85 persen atau Rp629,16 triliun. Selain itu, juga lebih tinggi 6,36 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 90,64 persen atau Rp593,27 triliun. 

Kemudian realisasi pendapatan pada APBD kota tahun 2022 sebesar 96,04 persen atau Rp150,52 triliun. Angka ini lebih tinggi 1,87 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 94,17 persen atau Rp139,82 triliun. Jumlah tersebut juga lebih tinggi 3,03 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 93,01 persen atau Rp133,79 triliun. 

Selanjutnya realisasi APBD provinsi dari sisi belanja tahun 2022 secara nasional sebesar 90,46 persen atau Rp344,69 triliun.  Realisasi belanja APBD Provinsi tahun 2021 sebesar 89,44 persen atau Rp349,22 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 meningkat 5,31 persen dengan realisasi sebesar 85,15 persen atau Rp314,78 triliun. 

Sementara itu, realisasi belanja pada APBD kabupaten tahun 2022 sebesar 87,37 persen atau Rp658,75 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,19 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 85,18 persen atau Rp612,12 triliun, dan lebih tinggi 5,58 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 81,79 persen atau Rp578,51 triliun. 

Kemudian realisasi belanja pada APBD kota tahun 2022 sebesar 86,86 persen atau Rp152,64 triliun. Angka ini lebih tinggi 4,16 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 82,70 persen atau Rp136,95 triliun, dan lebih tinggi 5,86 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 81 persen atau Rp127,97 triliun. 

Menurut Fatoni, data tersebut masih dimungkinkan mengalami peningkatan, mengingat saat ini pemerintah daerah sedang melakukan konsolidasi realisasi dari semua OPD dan Satuan Kerja (Satker) di daerah masing-masing. 

Puspen Kemendagri